Peran Gus Muhdler dalam korupsi Kantor Pajak Sidoarjo

Peran Gus Muhdler dalam korupsi Kantor Pajak Sidoarjo
Peran Gus Muhdler dalam korupsi Kantor Pajak Sidoarjo

sudutnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengklarifikasi peran Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (AMA) terkait dugaan korupsi di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

Menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, pria yang akrab disapa Gus Muhdlor ini memiliki sejumlah kewenangan, termasuk mengatur imbalan atas kinerjanya dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Sidoarjo.
Di Kabupaten Sidoarjo.

Bacaan Lainnya

Tanak mengatakan, “Regulasi dibuat dalam bentuk surat keputusan bupati yang ditandatangani oleh AMA untuk triwulan IV tahun anggaran 2023, yang digunakan sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo.”
Pada hari Kamis (9/5/2024), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, “hal tersebut menjadi dasar pembayaran dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo”.

Menurut Tanak, berdasarkan keputusan Gus Muhdlor tersebut, Direktur BPPD Sidoarjo Ari Suryono (AS) memerintahkan dan menunjuk Direktur BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) untuk menghitung besaran insentif yang diterima pegawai BPPD.
‘Untuk menghitung jumlah pembayaran insentif yang diterima oleh pegawai BPPD dan potongan yang harus disetorkan oleh pegawai yang menerima pembayaran insentif.

‘Jumlah yang dipotong dari pembayaran insentif digunakan sebagai biaya yang diperlukan oleh AS, yang penggunaan utamanya adalah AMA.

Potongan yang diambil berkisar antara 10% hingga 30%, tergantung pada jumlah uang insentif yang diterima.

Tersangka AS kemudian memerintahkan para SW untuk melakukan transfer dana secara tunai yang dikoordinasikan oleh tiga wilayah pajak daerah dan bendahara yang ditunjuk di bagian sekretariat.

Tanak menjelaskan bahwa AS juga aktif dalam mengkoordinasikan pembagian potongan insentif kepada para Bupati melalui SW dan mengkomunikasikannya kepada beberapa Bupati.
Salah satunya adalah sopir AMA.

Pada tahun 2023, SW berhasil mengumpulkan dan menerima uang insentif sekitar Rp 2,7 miliar dari para pegawai BPPD Sidoarjo, temuan uang Rp 2,7 miliar ini menjadi bukti awal bagi tim penyidik untuk melanjutkan pekerjaannya.

Berdasarkan temuan tersebut, penyidik KPK kemudian menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono, dan Kasubag Umum BPPD Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka.

Tersangka AS dan SW telah ditahan oleh KPK, sedangkan Ahmad Muhdlor ditahan pada Kamis (9/5/2024) selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Tanak mengatakan, “Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka AMA di Rutan Cabang KPK selama 20 hari pertama terhitung sejak 7 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024.”

Tersangka Ahmad Mukhdollah Ali disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ia juga diduga melanggar pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *